Eko Ernada, Kolumnis dan Dosen FISIP Universitas Jember A A A Eko Ernada Kolumnis dan Dosen FISIP Universitas Jember SEJAK masa Republik Romawi, politik selalu menanggung beban paradoks: bagaimana memberi imbalan yang layak kepada mereka yang mewakili rakyat, tanpa mengubah jabatan publik menjadi arena perburuan rente? Senat Romawi bahkan pernah memperdebatkan, apakah pejabat publik sebaiknya diberi bayaran simbolis agar tidak menjadikan jabatan sebagai profesi, atau justru imbalan memadai agar mereka bisa berkonsentrasi penuh pada urusan negara. Di Yunani kuno, para juri rakyat menerima uang harian kecil agar warga miskin pun tetap bisa terlibat dalam urusan polis. Prinsipnya sederhana: representasi memang membutuhkan imbalan, tetapi tidak boleh menjelma privilese. Namun logika sederhana itu kini terasa semakin rumit. Di Indonesia, kontroversi mengenai tunjangan anggota DPR menjadi titik api ketidakpuasan publik. Protes yang muncul bukan semata pada besaran ru...